Apa Yang Dimaksud Dengan Orde Baru (Orba)? Serta Latar Belakangnya

Orde baru (orba) merupakan peralihan tambuk kepemimpinan pemerintahan RI dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Ada banyak peristiwa yang terjadi di masa peralihan tersebut. Dari pemberontakan PKI, terbunuhnya para petinggi TNI dan lainnya.

Lalu, apa sih yang dimaksud dengan pemerintahan orde baru (orba)? Apa latar belakang peristiwa tersebut? Apa saja kebijakan yang telah dijalankan pada periode tersebut? Dan, apa saja kelebihan dan kekurangan pemerintahan pada masa orde baru? Untuk memahaminya lebih dalam, mari kita ulas satu persatu secara detail.

Apa Yang Dimaksud Orde Baru (ORBA)?

Orde baru atau orba adalah batas waktu untuk pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto di Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Periode pemerintahan orde baru (ORBA) dimulai pada tahun 1966 menggantikan orde lama (ORLA) yang merujuk pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Masa pemerintahan orde baru dapat didefinisikan sebagai penataan ulang kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia berdasarkan landasan negara, khususnya Pancasila dan UUD 1945. Hal itu dipicu dengan peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September atau dikenal dengan G30S/PKI

Secara historis, pada masa itu Partai Komunis Indonesia (PKI) ) menyebarkan ideologi komunisme ke Indonesia dan mengancam kelangsungan hidup ideologi Pancasila menjadi dasar negara. Awal mula lahirnya orde baru adalah ketika Presiden Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret atau populer dengan singkatan SUPERSEMAR.

Latar Belakang Beralihnya Kekuasaan Orde Lama Ke Orde Baru

Peristiwa yang mendasari kelahiran Orde Baru adalah kudeta Partai Komunis Indonesia terhadap kebijakan pemerintah pada saat itu. Bahkan pada 30 September 1965 para pemberontak menculik beberapa anggota TNI, disiksa dan dieksekusi oleh pemberontak yang menyebabkan kekacauan politik dan keamanan di Indonesia.

Pembunuhan para jenderal TNI menyebabkan gelombang kebencian besar terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI). Masyarakat dan TNI melakukan penangkapan dan pembantaian anggota PKI di berbagai daerah di Indonesia. Saat itu, kerusuhan juga terjadi di berbagai tempat, sehingga keamanan negara sangat rentan. Ini menyebabkan pengaruh dan kekuasaan Presiden Soekarno melemah dan dia kehilangan kepercayaan dari sebagian rakyat Indonesia.

Selain kerusuhan, orang-orang juga sering menggelar demonstrasi di berbagai tempat. Beberapa tuntutan para pemrotes pemerintahan pada waktu itu, yaitu seperti:

Bubarkan PKI dan organisasi pendukungnya (Gerwani, Lekra, BTI, Pemuda Rakyat, dll.).
Membersihkan kabinet Dwikora dari elemen-elemen PKI
Menurunkan harga makanan pokok (sembako)

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat, Presiden Soekarno membangun kembali kabinet Dwikora atau mereshuffle. Namun, upaya ini dianggap mengecewakan karena masih ada unsur komunis di kabinet baru.

Selama masa genting ini, Presiden Soekarno akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai presiden. Pada 11 Maret 1966, Soekarno menandatangani SUPERSEMAR, dimana Soekarno menyerahkan jabatannya kepada Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada 22 Februari 1967, Jenderal Soeharto akhirnya secara resmi diangkat sebagai presiden kedua Indonesia, dengan Keputusan MPRS No. XV / MPRS / 1966 dan sidang khusus MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dari tanggal 7 hingga 12 Maret 1967.

Kebijakan-Kebijakan Yang Ada Pada Orde Baru

Masa pemerintah orde baru ada berbagai kebijakan baru di bidang ekonomi, sosial dan politik. Dimana bertujuan untuk menciptakan stabilitas negara di berbagai bidang. Berikut ini adalah beberapa kebijakan Orde Baru:

1. Kebijakan ekonomi

Pada tahun 1969, pemerintah ORBA meluncurkan program rencana pembangunan lima tahun (REPELITA) untuk meningkatkan ekonomi nasional. Dan, pada 1984 Indonesia berhasil menjadi negara dengan kemandirian pangan atau dikenal dengan istilah swasembada pangan.

Selain itu, penciptaan dan realisasi program trilogi pembangunan yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi yang merata di seluruh provinsi Indonesia.

2. Kebijakan Politik

Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi pendukungnya, baik di masyarakat maupun di kabinet pemerintah.
Penyederhanaan parpol yang awalnya kita miliki sepuluh parpol menjadi hanya tiga parpol, yaitu Golkar, PDI dan PPP.
Militer memiliki peran dalam pemerintahan atau apa yang disebut fungsi ganda (dwifungsi) ABRI.
Pemerintah mengharuskan peningkatan pendidikan P4 (Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) di semua lapisan masyarakat.
Masuknya Irian Barat dan Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia.
Indonesia memprakarsai pembentukan ASEAN dan berbagai kebijakan kebijakan luar negeri, seperti, pengakuan negara Singapura, meningkatkan hubungan bilateral dengan Malaysia, masuk kembali ke Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

3. Kebijakan sosial

Pemerintah Orde Baru menerbitkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada saat itu, seperti:

Implementasi program Keluarga Berencana (KB)
Program transmigrasi
Program wajib belajar
Membina gerakan orang tua

Kelebihan dan Kekurangan Periode Orde Baru

Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang Orde Baru di atas, masa jabatan kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, yaitu berlangsung selama 32 tahun. Sama seperti presiden sebelum dan setelahnya, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari periode pemerintahan orde baru, yaitu sebagai berikut:

1. Kelebihan periode orde baru

Pada tahun 1996 ada peningkatan dalam produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia dari $ 70 menjadi $ 100.
Dia berhasil meluncurkan Program Keluarga Berencana (KB) yang belum pernah ada sebelumnya.
Meningkatnya jumlah orang yang bisa membaca dan menulis.
Tingkat pengangguran menurun.
Kebutuhan pangan, pakaian, dan tempat tinggal masyarakat cukup terpenuhi.
Stabilitas dan keamanan yang lebih baik dari sebelumnya.
Dia meluncurkan program Wajib Belajar dan gerakan orang tua asuh nasional.
Soeharto meluncurkan dan berhasil dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).
Dia menjalin kerjasama bilateral dan multilateral dengan pihak-pihak asing di bidang ekonomi dan menerima dana pinjaman dari luar negeri.

2. Kekurangan periode orde baru

Merebaknya korupsi besar-besaran di semua lapisan masyarakat.
Pembangunan hanya terfokus pada ibu kota, sehingga ada kesenjangan pembangunan yang cukup besar antara masyarakat perkotaan dan pedesaan.
Kekuasaaan yang terus berlanjut tanpa ada ingin mundur.
Masyarakat di berbagai daerah, seperti Papua dan Aceh, tidak senang dengan pemerintah karena mereka belum tersentuh oleh pembangunan.
Banyak pelanggaran hak asasi manusia (ham) terjadi karena pemerintah pada saat itu percaya bahwa kekerasan dapat menyelesaikan masalah.
Ada pembatasan kebebasan pers dan berpendapat, di mana banyak perusahaan surat kabar dan majalah terpaksa tutup karena mereka tidak sepemahaman dengan pemerintah.
Ketimpangan sosial yang tinggi di masyarakat, di mana orang kaya mendapatkan hak istimewa yang lebih baik daripada orang yang tidak mampu.

Kesimpulan

Sebagai generasi penerus sudah seharusnya kita belajar dari sejarah, dengan mempelajarinya kita dapat membangun negara menjadi lebih baik.