Ada beberapa sistem pemerintahaan yang pernah diterapkan di negara Indonesia, salah satunya yaitu sistem demokrasi terpimpin. Sistem ini diterapkan pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Lalu, Apa itu sistem demokrasi terpimpin? Apa pengertian demokrasi terpimpin? Apa saja tujuan dan ciri sistem demokrasi terpimpin? Berikut ini adalah pemaparan lengkap mengenai sistem pemerintahaan ini.
Pengertian Sistem Demokrasi Terpimpin
Pengertian demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di mana semua kebijakan atau keputusan yang diambil atau dilaksanakan difokuskan pada satu orang, yaitu kepala pemerintahan (presiden atau perdana menteri).
Dalam penerapan sistem pemerintahan ini, warga negara atau masyarakat tidak memainkan peran penting dalam semua kebijakan yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah melalui efektivitas teknik kinerja humas (hubungan masyarakat) yang sifatnya berkelanjutan.
Sistem pemerintahan ini juga dikenal sebagai “sistem pemerintahaan yang terkelola”, yang merupakan pemerintahan demokratis dengan peningkatan otokrasi. Dengan kata lain, sebuah negara yang menerapkan sistem pemerintahan ini berada di bawah kekuasaan tunggal.
Baca Juga: Mengenal Demokrasi Pancasila Sebagai Ideologi Negara Indonesia
Latar Belakang Terbentuknya Sistem Demokrasi Terpimpin
Terbentuknya dan diterapkannya sistem pemerintahaan ini, dimulai dengan pernyataan oleh Wakil Presiden Dr. Ir. H. Mohammad Hatta saat itu, di mana ia menganjurkan pentingnya pembentukan partai. Ini didukung oleh rakyat Indonesia yang akhirnya membentuk 40 partai politik.
Namun, tampaknya keberadaan partai politik tidak meningkatkan sistem demokrasi Indonesia. Keberadaan partai-partai politik sebenarnya telah menghasilkan perpecahan dalam pemerintahan, sehingga menjadikan kabinet-kabinet hanya bertahan selama 2 tahun.
Melihat ini, Presiden Ir. Soekarno menciptakan sistem demokrasi terpimpin untuk alasan-alasan berikut:
- Melihat keamanan nasional, demokrasi liberal sebenarnya menyebabkan banyak gerakan separatis yang membuat negara tidak stabil.
- Dari sudut pandang ekonomi, perubahan kabinet yang sering mengakibatkan berbagai program ekonomi yang sebelumnya dirancang tidak berfungsi dengan baik.
- Dalam hal politik, kegagalan konstitusi dalam merumuskan UU baru untuk menggantikan UUD sementara 1995.
Tujuan dari diterapkan sistem demokrasi terpimpin adalah untuk:
- Menggantikan demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil bagi negara Indonesia.
- Untuk menguatkan kekuasaan Presiden saat itu, yang semula terbatas hanya pada kepala negara menjadi pemegang kekuasaan tertinggi negara Indonesia.
Ciri dan Karakteristik Demokrasi Terpimpin
Berikut ini adalah ciri dan karakteristik sistem demokrasi terpimpin:
1. Kekuasaan Penuh Dipegang Oleh Presiden
Dalam sistem pemerintahan ini, Presiden bertindak sebagai otoritas tertinggi di suatu negara. Di Indonesia, sistem pemerintahan ini mulai berlaku pada 5 Juli 1959, ketika negara Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno.
Menerapkan sistem demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno pada saat itu mampu mengubah peran yang berbeda dari perwakilan rakyat yang dianggap tidak sesuai dengan keinginannya, terutama di bidang politik.
2. Peran Partai Politik Terbatas
Selama periode sistem pemerintahan ini, peran partai politik menjadi sangat terbatas. Kehadiran partai politik tampaknya hanya mendukung berbagai kebijakan Presiden Soekarno.
3. Peran dan Partisipasi Militer dalam Pemerintahan Meningkat
Selama periode demokrasi terpimpin, peran militer di Indonesia sangat kuat. Saat itu, tentara memiliki dua fungsi (fungsi ganda / dwi fungsi), yaitu sebagai garda pertahanan negara dan juga peran dalam pemerintahan. Peran tentara yang kuat dalam pemerintahan ternyata menyebabkan kerusuhan politik di Indonesia.
4. Pemahaman Komunisme Berkembang
Pada saat itu, hubungan antara Presiden Soekarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi sangat baik. Dukungan PKI untuk Presiden Soekarno dimanfaatkan dengan baik, sehingga gagasan komunisme berkembang pesat pada saat itu.
5. Anti-Kebebasan Pers
Pers bertugas untuk menghubungkan suara rakyat dalam sistem politik sangat dibatasi oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah tentang pers menyebabkan sebagian besar media berhenti dan tidak berani menyebarkan berita karena ancaman larangan dan dicekal.
6. Sentralisasi Pemerintahan Pusat
Sistem pemerintahan ini menciptakan ketidakadilan, termasuk pemerintah yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat. Peran partai politik dalam pemerintahan menjadi semakin tidak jelas, menyebabkan kekacauan.
7. Pelanggaran HAM
Kebebasan pers, sentralisasi pemerintah pusat, dan peran militer yang sangat besar berdampak pada meningkatnya tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat. Pelanggaran HAM sering kali dilakukan oleh pemerintah jika mereka menemukan orang yang menentang kebijakan pemerintah.
Baca Juga: Pengertian Integrasi Nasional, Faktor-Faktor, Syarat, dan Contohnya
Dampak Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin telah ada sejak sistem pemerintahan Indonesia sejak Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959. Ini adalah awal dari implementasi sistem pemerintahan ini, serta dikenal sebagai rezim orde lama. Berikut ini beberapa dampak dari sistem pemerintahan ini , yaitu diantaranya:
1. Dampak positif
- Negara dapat memecahkan perpecahan dan krisis yang tak berkesudahan.
- Mengembalikan UUD 1945 sebagai pedoman pemerintah.
- Merupakan awal dari pendirian Lembaga Tinggi Negara, yaitu MPRS dan DPAS.
2. Dampak negatif
- Presiden, MPR dan badan-badan pemerintah tinggi lainnya memiliki kekuatan besar, menciptakan potensi penyalahgunaan.
- Memaksakan fungsi ganda militer sehingga tentara dapat berpartisipasi dalam politik.
Pada saat itu, sistem pemerintahan ini juga memiliki dampak besar pada situasi politik di Indonesia. Kepemimpinan borjuasi dan PKI membawa banyak orang pada penolakan. Selain itu, praktik korupsi yang merajalela di kalangan birokrat dan militer menyebabkan pendapatan Indonesia dari ekspor turun secara drastis. Tidak hanya itu, ada juga inflasi yang cukup kuat karena kondisi ekonomi di Indonesia yang tidak stabil saat itu.
Perkembangan Masyarakat Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Berikut ini perkembangan masyarakat di masa sistem pemerintahan demokrasi terpimpin:
- Pelarangan pedagang etnis china di kota-kota besar
- Mulai munculnya kerusuhan di jakarta
- Terjadinya konflikl kebudayaan antara lembaga kebudayaan masyarakat dan manifesto kebudayaan
- Untuk meningkatkan nasionalisme, presiden melarang masyarakat memainkan musik dan tarian dari barat pada saat itu
Pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin:
- Diawali dengan dibentuknya MPRS dan DPAS
- Pembentukan kabinet kerja oleh Presiden Ir. Soekarno
- Munculnya konflik di daerah-daerah, serta munculnya front penduduk nasional
- Terbentuknya BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
Baca Juga: Macam-Macam Demokrasi
Kesimpulan
Sistem demokrasi terpimpin merupakan salah satu sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia. Tentunya dengan melihat dan belajar dari sejarah, sekarang kita harus mampu membangun bangsa agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.