Definisi akuntansi pemerintahan adalah jenis akuntansi yang digunakan oleh pemerintah untuk melacak keuangan mereka.
Akuntansi adalah kegiatan memberikan jasa untuk memberikan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, klarifikasi, pengikhtisaran, dan interpretasi informasi keuangan, serta sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah yang juga dikenal sebagai SAP (Standards of Professional Practice).
Secara umum, tujuan akuntansi pemerintah adalah untuk memberikan informasi kepada pengambil keputusan tentang peristiwa ekonomi yang penting dan mendasar.
Serta untuk membantu dalam penyusunan informasi tentang bagaimana mereka mengalokasikan sumber daya yang terbatas seperti modal, tenaga kerja, tanah, dan bahan baku dalam rangka untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Pemerintah ingin melihat ini terjadi. Penerapan standar akuntansi pemerintahan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. SAP Cash-Based Accounting
Basis kas digunakan untuk mengakui pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan basis akrual digunakan untuk mengakui aset, kewajiban, dan ekuitas di Neraca saat menyiapkan laporan keuangan pemerintah.
Laporan Realisasi Anggaran disusun atas dasar kas, artinya pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh pelapor, dan beban diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. atau oleh entitas pelapor (PP No.71 Tahun 2010).
2. SAP berbasis akrual
SAP berbasis akrual, dalam hal pelaporan keuangan, SAP adalah perusahaan yang mengakui pendapatan, pengeluaran, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrual sekaligus mengakui pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam melaporkan pelaksanaan anggaran atas dasar yang ditetapkan oleh APBN/APBD.
Menurut basis akrual untuk neraca, aset dan kewajiban keuangan, serta ekuitas dana, diakui dan dicatat pada saat transaksi terjadi atau ketika peristiwa atau kondisi lingkungan berdampak pada keuangan pemerintah, terlepas dari kapan uang atau setara kas. diterima atau dibayar (PP No. 71 Tahun 2010).
Ada beberapa perbedaan antara akuntansi pemerintah dan akuntansi bisnis
Harap diingat bahwa ciri-ciri organisasi pemerintah agak berbeda dengan ciri-ciri perusahaan atau perusahaan komersial. Ini memiliki konsekuensi untuk teknik akuntansi yang digunakan oleh kedua bisnis juga. Beberapa perbedaan mendasar antara akuntansi pemerintah dan akuntansi bisnis adalah sebagai berikut:
1. Sisi laporan dari persamaan
Perbedaan pertama antara akuntansi komersial dan akuntansi pemerintah adalah sisi laporan dalam jurnal tempat laporan ditulis (persamaan dasar akuntansi). Akuntansi komersial mencakup tiga laporan keuangan:
laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas, tetapi akuntansi pemerintah tidak menyertakan laporan laba rugi.
Alih-alih akuntansi pemerintah, laporan operasional dan laporan realisasi anggaran diproduksi sebagai gantinya. Komponen neraca dalam akuntansi pemerintahan juga berbeda, dengan diperkenalkannya nama-nama baru seperti Reksa Dana dan Reksa Dana Saham, antara lain (Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Reksa Dana, dan Reksa Dana Ekuitas).
Karena pencatatan laporan pemerintah tidak berorientasi pada laba atau berorientasi pada laba, demikianlah menurut argumen tersebut.
2. Didasarkan pada sumber pendapatan
Keuntungan dari penjualan produk dan jasa merupakan sumber pendapatan utama bagi perusahaan akuntansi komersial, tergantung pada apa yang mereka tawarkan.
Dalam kasus akuntansi pemerintah, pendapatan diperoleh melalui penetapan standar hukum. Pertimbangkan penerapan pajak sebagai contoh.
3. Standar akuntansi berbeda satu sama lain.
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dirancang oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berlaku untuk akuntansi komersial, sedangkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dirancang oleh komite standar akuntansi pemerintah atau (KSAP) dan diatur dengan Keputusan Presiden No. 71 Tahun 2010 berlaku untuk akuntansi pemerintah.
4. Auditor
Seorang akuntan publik diperbolehkan untuk mengaudit laporan keuangan dalam akuntansi komersial apabila entitas yang berwenang untuk mengaudit laporan keuangan adalah kantor akuntan publik.
Dalam kasus akuntansi pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, sering dikenal sebagai BPK, adalah entitas yang diizinkan untuk mengaudit rekening keuangan.
5. Kepemilikan
Laporan keuangan bisnis disiapkan untuk kepentingan individu yang memiliki saham dalam organisasi atau perusahaan dan memiliki kepentingan dalam informasi yang disertakan dalam laporan yang telah disiapkan.
Mereka yang memiliki saham di perusahaan yang menggunakan akuntansi komersial mungkin memiliki banyak kepemilikan di perusahaan tersebut, jika perusahaan tersebut memiliki akuntansi komersial.
Akuntansi pemerintah, di sisi lain, adalah non-kepemilikan dan karenanya lebih independen. Meskipun ada perbedaan kecil antara dua gaya akuntansi, prinsip-prinsip dasar yang mendukung keduanya sangat mirip.
Untuk menjadi ahli dalam akuntansi pemerintah, penting bagi Anda untuk menguasai dasar-dasar akuntansi, serta siklus akuntansi terlebih dahulu, dan berkenalan dengan penggunaan perangkat lunak akuntansi sebelum memulai karir Anda.
Kesimpulan
Dari pemaparan singkat diatas, akuntansi pemerintah memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Sebagai akuntan harus memahaminya secara fundamental.
Sumber: cpssoft.com/blog