Pengertian Reformasi dan Latar Belakang Terjadinya Peristiwa Reformasi

Perpolitikan Indonesia pernah mengalami peristiwa reformasi yang menjadi sejarah dan pelajaran berharga dalam bernegara. Peristiwa reformasi tersebut terjadi pada tahun 1998 yang membuat Presiden Soeharto turun dari jabatanya sebagai Presiden RI selama 31 tahun.

Lalu seperti apa sih reformasi itu? Apa pengertian dari reformasi itu? Apa saja tujuannya? Apa yang melatarbelakangi peristiwa reformasi di tahun 1998 tersebut? Mari kita ulas secara lebih rinci.

Apa Itu Reformasi?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian reformasi adalah perubahan yang terjadi secara drastis yang tujuannya adalah untuk memperbaiki bidang sosial, politik, agama dan ekonomi, dalam masyarakat atau negara.

Secara umum definisi reformasi adalah proses mengubah atau memulihkan tatanan kehidupan yang lama, diganti dengan tatanan kehidupan yang baru. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud reformasi adalah proses pembentukan atau perubahan suatu sistem yang telah ada sekaligus menggantikannya dengan yang baru. Perubahan dan perbaikan tersebut terutama dilakukan di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum dan pendidikan.

Pembaruan tidak hanya terjadi, ada beberapa syarat untuk reformasi. Beberapa syarat reformasi adalah sebagai berikut:

Adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan negara maupun dalam masyarakat.
Ada harapan dan aspirasi positif yang ingin dicapai masyarakat di masa depan.
Adanya moralitas dan etika untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Tujuan Dari Reformasi

Secara umum tujuan reformasi adalah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat di berbagai bidang agar lebih baik dan obyektif di masa depan. Menurut pemaparan pengertian reformasi diatas, beberapa tujuan pembaruan tersebut adalah:

Melakukan perubahan yang serius dan bertahap agar seluruh elemen masyarakat memiliki nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menata kembali seluruh tatanan negara, termasuk konstitusi dan hukum yang selama ini melenceng dari arah perjuangan dan cita-cita masyarakat dan bernegara.
Memperbaiki segala bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
Menghilangkan dan mengubah kebiasaan atau cara hidup yang tidak sesuai dengan semangat pembaruan. Misalnya kolusi korupsi dan nepotisme (KKN), sikap otoriter, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya.

Latar Belakang Gerakan Reformasi di Indonesia

Reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998, ketika pemerintahan Orde Baru (ORBA) dikalahkan oleh gerakan reformasi dari berbagai elemen masyarakat. Latar belakang aksi pembaruan yang terjadi di Indonesia ada beberapa faktor, yaitu krisis politik, ekonomi, hukum, sosial dan krisis kepercayaan publik pada pemerintah.

Segala kegiatan ekonomi dan infrastruktur yang dilakukan pada masa Orde Baru tidak dibarengi dengan pembinaan mental para pelaksana pemerintahan, yang menyebabkan banyaknya kecurangan, korupsi, penyimpangan dan sikap otoriter. Mengacu pada makna reformasi di atas, berikut adalah penjelasan singkat tentang latar belakang reformasi di Indonesia.

1. Krisis politik

Secara hukum, kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh MPR (Majelis Perwakilan Rakyat) sebagai lembaga yudikatif pemerintah. Namun pada kenyataannya, anggota MPR sudah diatur dan dirancang dimana sebagian besar anggota MPR diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme).

Apalagi ketatanegaraan pada masa Orde Baru tidak transparan, dimana banyak media yang melarang pemberontakan terhadap pemerintah agar aspirasi masyarakat tidak tersalurkan. Hal ini memancing ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru, sehingga melahirkan kaum reformis.

2. Krisis ekonomi

Saat itu, krisis moneter terjadi di negara-negara Asia Tenggara yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Indonesia mengalami apresiasi yang drastis terhadap mata uang rupiah, utang negara dan swasta, serta penyimpangan yang terjadi dalam sistem ekonomi dimana konglomerat menguasai bidang ekonomi melalui praktek monopoli, oligopoli, korupsi dan kolusi.

3. Krisis hukum

Di era Orde Baru juga banyak terjadi penyimpangan hukum. Beberapa dari mereka, diantaranya:

Hukum digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi kebijakan dan tindakan pemerintah.
Ada banyak pemalsuan dalam proses peradilan yang berkaitan dengan pihak berwenang, keluarga dan kerabat mereka.
Lembaga peradilan berada di bawah cabang eksekutif, sehingga cenderung melayani keinginan penguasa.

4. Krisis sosial

Pada masa orde baru, masyarakat Indonesia terbagi menjadi dua kelas, yaitu:

Kaum elit, yakni elite politik dan pengusaha keturunan China yang dekat dengan pemerintahan Orde Baru atau keluarga cendana.
Rakyat kecil, yakni rakyat biasa yang bukan anggota keluarga atau kenalan keluarga Cendana.

Kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia menimbulkan kecemburuan sosial yang berujung pada kerusuhan dan aksi penjarahan.

5. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah pusat

Pada puncaknya, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada pemerintahan Orde Baru. Hal ini kemudian memicu berbagai demonstrasi dan kerusuhan yang menuntut dihentikannya pemerintahan Orde Baru.

Puncaknya, terjadinya Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, di mana 4 mahasiswa ditembak mati karena melakukan aksi protes. Peristiwa ini menimbulkan lebih banyak kerusuhan dan penjarahan hingga akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden.

Kesimpulan

Dari peristiwa reformasi tersebut menghasilkan berbagai perubahan yang hingga saat ini kita rasakan, salah satunya pemilihan umum yang dilakukan secara langsung.